“Untuk tahun ini, sudah tidak ada pembatasan,” kata Muhadjir seusia rapat koordinasi lintas sektor persiapan pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.
Meskipun tidak ada pembatasan, lanjut Muhadjir, masyarakat tetap wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19.
“Tapi, ketentuan-ketentuan masih berlaku, termasuk juga di dalamnya penyelenggaraan ibadah; tetapi pada prinsipnya, untuk tahun ini, perayaan Natal dan Tahun Baru sudah dibolehkan,” tambahnya.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan seluruh jajaran Polri bersama TNI akan terus waspada dalam melakukan pengamanan.
Polri juga akan melibatkan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kepemudaan untuk ikut berperan dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru.
“Kami sudah sepakat, selain dari TNI, Polri, ada unsur masyarakat, ormas, teman-teman Banser, Ansor, akan ikut; sehingga penyelenggaraan ini bisa berjalan dengan https://gadingpermai.org/ baik,” kata Sigit. Selain itu, tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri juga terus waspada, sehingga rangkaian kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan dengan baik.
Kapolri mengatakan, setidaknya 166 ribu personel Polri bakal diterjunkan untuk pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Nantinya, ribuan personel itu bakal bergerak dalam Operasi Lili.
“Saya kira secara menyeluruh 166 ribu orang yang nanti akan diturunkan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di kepolisian disebut dengan operasi lilin,” kata Sigit.
Sigit menuturkan, nantinya operasi lilin paling lambat bakal dimulai pada slot dana terbaru 23 Desember 2022.
Operasi itu bakal berlangsung selama 11 hari hingga 3 Januari 2023.
“Tentunya kita semua akan berusaha semaksimal mungkin agar seluruh rangkaian kegiatan dan aktivitas masyarakat di akhir tahun semuanya bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Dijelaskan Sigit, setidaknya ada 44 juta orang yang diprediksi bakal melakukan libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Hal itu berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).